ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH (APBD) 2011 OLEH NUR FEBRIANTO B200140262

ABSTRAK

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah  merupakan publikasi yang menyediakan informasi seputar pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota yang diakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal.

Bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 179 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sesuai dengan kebijakan Umum APBD, serta Prioritas Plafon Anggaran, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

  

AKUNTABILITAS DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH Oleh Raditya Heru Budi W (B200140258)

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah astu unsur pokok dari perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai tingkat ekonomi, efisien, efektifitas pemerintah dalam bekerja. Akuntabilitas juga dapat dilihat dari perspektif akuntansi perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen, dan riset seperti management by objectives, anggaran kinerja, riset operasi. Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indicator, yaitu indicator pengukuran service effort, indicator pengukuran service accomplishment. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tambahan berkaitan dengan pelaporan kinerja ini.

Kata kunci : akuntabilitas, pengukuran kinerja, informasi finansial dan non finansial, service effort dan accomplishment

Kasus Kejahatan Dalam Bentuk Kecurangan Atau Fraud Oleh Nur Hidayat (B2001440358)

ABSTRAK

Tujuan makalah ini adalah mengidentifikasi dan menguraikan permasalahan dalam pendeteksian kecurangan dalam audit atas laporan keuangan oleh auditor. Meskipun pendeteksian kecurangan penting untuk meningkatkan nilai pengauditan, namun terdapat banyak masalah yang dapat menghalangi implementasi dari pendeteksian yang tepat. Berdasarkan telaah atas berbagai penelitian yang telah dilakukan, ada terdapat empat faktor penyebab besar yang diidentifikasikan melalui makalah ini. Pertama, karakteristik terjadinya kecurangan sehingga menyulitkan proses pendeteksian. Kedua, standar pengauditan belum cukup memadai untuk menunjang pendeteksian yang sepantasnya. Ketiga, lingkungan kerja audit dapat mengurangi kualitas audit dan keempat metode dan prosedur audit yang ada tidak cukup efektif untuk melakukan pendeteksian kecurangan. Berdasarkan permasalahan ini, perbaikan yang perlu disarankan untuk diterapkan.

Kata kunci: auditing, fraud, fraud dalam Laporan Keuangan.

PENGARUH REGULASI PEMERINTAH, TEKANAN MASYARAKAT, TEKANAN ORGANISASI LINGKUNGAN, TEKANAN MEDIA MASSA, TERHADAP CORPORATE SOCIAL DISCLOSURE Oleh Galih prismadani (B200140250)

                                                        

                                                 

                                                                      ABSTRACT

In recent conditions, company is not considers merely on profit, but there is strong argument that company must aware on its social environments. Hence, it is required that a company must disclose its social responsibility to the stakeholders. Corporate social disclosure itself is influenced by many factors. The objective of this study is to explain the influencing factors of corporate social responsibility. Based on the Stakeholders theory, the study will investigated social responsibility accounting phenomena on business practices. The research sites would be in PTPN- East Java consists of PTPN X, XI, and XII. Regressions models are used to test the formulated hypothesis. Data were collected by using questionnaires which were mailed to 58 top and middle managers in PTPN who directly or indirectly involved in the corporate social responsibility. The empirical finding showed that and partially Mass media pressure are significant factor to corporate social disclosure, meanwhile Government regulation, Community pressure, environmental organization pressure do not have significant effect on corporate social disclosure. However, simultaneously those factors significantly influence the PTPTN’s corporate social disclosure.

Keywords: Government Regulation, Community Pressure, Environmental Organization Pressure, Mass Media Pressure, Corporate Social Disclosure.

Pengaruh Akuntabilitas dan Pengalaman Terhadap Audit Internal Dan Mencegah Fraud oleh Zahrul M. Sulthony (B200140273)

Abstract

Masing-masing unit pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan yang menunjukkan akuntabilitasnya dan transparansi. Untuk mencapai situasi ini, masalah utama adalah pada informasi relevansi dan akurasi sehingga pemerintah dapat menghindari fraud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Akuntabilitas Terhadap Audit Internal Dan Mencegah Fraud.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara serentak terhadap kualitas audit dan mencegah fraud. Selain itu,akuntabilitas berpengaruh secara berhubungan terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh secara berhubungan terhadap kualitas audit.

Kata Kuci: Akuntabilitas, Pengalaman, Fraud dan Kualitas Audit Internal.

PELAYANAN PUBLIK Oleh Nova Surya Prabandari (B200140274)

Abstrak

Kepuasan Masyrakat Terhadap Kualitas Layanan Pembuatan E-KTP (Suatu Studi di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang). Untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerintah mengeluarkan kebijakan program e-KTP. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan e-KTP dan tingkat kepuasaan masyarakat atas layanan e-KTP.Metode penelitiannya adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  1) proses pembuatan e-KTP masih panjang dan berbelit. 2) Masyarakat sangat mendukung atas program e-KTP, tetapi pelaksanaan sentralistik, keterbatasan peralatan, ketidakjelasan jadwal perekaman, dan listrik menjadi hambatan dalam pelayanan cepat dan tepat. Masyarakat puas atas layanan petugas e-KTP ditandai semua variabel, yaitu variabel kehandalan berpengaruh signifikan terhadap  kepuasan masyarakat dengan skor 81,50%, variabel ketanggapan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 8,33%, variabel keyakinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dengan skor 84,66%, empatiberpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66%, dan variabel berwujud berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat memiliki skor 86,83%. Rata-rata skor sebesar 83,80. Semua variabel berpengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Secara parsial variabel-variabel juga berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat. Darikelima variabel itu, variabel empati berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan masyarakat dengan skor 87,66%

Penerapan Good Governence Dalam Alokasi Dana Desa Oleh Febri Ramanda (B200140251)

ABSTRAK

            Tujuan pemerintah pusat dalam memberikan dana desa adalah untuk memberikan kesejahteraan yang merata di seluruh desa di Indonesia. Dana desa yang diberikan didapat dari pemerintah pusat yang menstaranfer dana ke pemerintah daerah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaan akuntabilitas pengalokasian dana desa adalah masih rendahnya pengetahuan unsure pemerintah desa maupun lembaga kemasyrakatan di desa tentang bagaimana mengelola dan mengalokasikan dana dari pemerintah pusat yang tujuanya digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa itu sendiri.